Pertikaian internal di lingkungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dapat mempengaruhi sikap dan posisi partai untuk membentuk koalisi pada tahun 2024. Kedudukan internal PPP di Federasi Indonesia Bersatu (KIB) dinilai akan limbung.
Aisah Putri Budiatri, peneliti Pusat Penelitian Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Nasional (PRP-BRIN), menjelaskan bahwa keadaan umum partai politik cenderung dipengaruhi oleh elit kunci partai. Pergantian Sekjen Partai di PPP bisa mengubah kondisi koalisi.
"Dengan demikian, jika muncul pertikaian internal yang mengubah posisi elit di internal partai politik seperti dalam PPP saat ini, secara langsung atau tidak akan menggoyahkan keputusan tersebut." ucapnya pada Rabu (14/09/2022).
Pertikaian internal PPP juga dapat mengubah peta federasi. Elit baru yang telah menduduki partai itu dapat mengubah taktik mereka dalam menghadapi pemilihan umum 2024, termasuk pada masalah koalisi.
“Pertikaian dalam PPP dapat mengubah arah politik internal PPP seiring bergesernya elite kunci. Dan ketentuan mengenai koalisi menyongsong Pemilu 2024 bisa jadi akan direka ulang oleh elit kunci baru,” kata Puput.
Kalaupun, PPP memutuskan untuk masuk dalam KIB sekarang, kinerjanya belum optimal karena adanya masalah internal. Kebingungan seputar pengunduran diri Suharso Monoalpha diperkirakan akan tetap berlanjut.
“Dalam kondisi konflik yang sedang berlangsung dan panjangnya jalan menuju perdamaian intra-partai, langkah PPP untuk bergabung dengan kegiatan koalisi dapat terhenti karena disibukkan dengan masalah partai sendiri. Selain itu, PPP juga perlu menjalankan dan mempersiapkan diri.untuk pemilihan umum 2024,” tegas Puput.
Selanjutnya di tengah kebingungan, PPP belum bertemu dengan pasangan koalisinya Gubernur Golkar Airlangga Hartarto. Muhammad Mardiono Ketua Umum PPP, diyakini memiliki tujuan politik lain dalam mendorong PPP maju.
Keduanya menekankan bahwa gejolak PPP tidak mempengaruhi koalisi, tetapi kurangnya komunikasi patut dipertanyakan. Mardiono disebut punya rencana politik lain.
“Jika Pak Mardiono belum menjalin komunikasi, itu berarti dia lebih pro ke KIB dan punya rencana politik yang berbeda dengan Pak Sujarso Monoalpha yang sama fokusnya,” kata Danis TS, pengamat politik di Universitas Veteran Jakarta Wahidin.
Sementara itu, PPP akan menjadi tuan rumah konferensi KIA di Semarang, Jawa Tengah dalam waktu dekat.
Danis menilai gejolak politik yang dialami PPP dan KIB adalah hal yang wajar dalam proses politik dan demokrasi.
“Skema politik koalisi belum usai, sebelum KPU menetapkan Capres dan Cawapres. Hal tersebut merupakan bentuk pergolakan internal PPP menyongsong Pemilu 2024. Namanya parpol tidak bisa dipisahkan dari pemilu dan kepentingan elite serta pemilih” tutur Danis.
Menurut Danis Direktur Indodata itu, ketidakharmonisan tersebut mewarnai berbagai pergolakan yang menemukan titik keseimbangan.
“Poinnya ialah koalisi tokoh-tokoh kunci yang menggunakan hak pilihnya untuk mengikuti perlombaan politik nasional yaitu pemilu 2024,” pungkas Danis.
0 Komentar