Hacker Bjorka merupakan seorang hacker yang beberapa waktu ini menjadi trending topik, sejak Ia menjual 1,3 miliar data registrasi prabayar SIM berisi nomor ponsel warga negara Indonesia, di forum Bridée.to pada 31 Agustus 2022. Tindakan Bjorka tersebut jelas saja membuat warga net Indonesia meradang.
Dalam postingannya, Bjorka mengaku data yang diperolehnya berasal dari Kementerian Informasi dan Komunikasi. Tapi, Kementerian Komunikasi dan Informatika membantah hal tersebut.
Tidak berhenti disitu, Bjorka terus melakukan aksinya dengan menyerang pemerintah Indonesia. Meskipun akun Twitter dan saluran Telegramnya telah menghilang dari platform, Bjorka tidak kehabisan akal, ia malah memperluas jaringannya dengan membuka saluran Telegram terpisah dan akun Twitter baru.
Selama ini, Bjorka kedapatan membocorkan data pengguna IndiHome, KPU, SIM prabayar, dan dokumen rahasia Presiden Joko Widodo. Kini, ia juga sering melakukan pemaparan terhadap data pribadi beberapa pejabat Indonesia kepada publik melalui kanal Telegram miliknya.
Pegawai negeri sipil yang menjadi korban Bjorka antara lain: Johnny G. Plate Menkominfo, Puan Maharani Presiden DPR, Erick Thohir Menteri BUMN dan Aptika Semuel Abrijani Pangerapan Dirjen Kominfo. Disusul Ketua Partai Berkarya Manydi Purwoprandjono, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Mendagri Tito Karnavian dan Gubernur DKI Jakarta Anie Baswedan.
Data pribadi yang didistribusikan oleh Bjorka meliputi NIK, nama lengkap, nomor ponsel, nomor kartu keluarga, alamat rumah, tingkat pendidikan, golongan darah dan nomor vaksin. Tindakan Bjorka ini tentu membuat marah pemerintah Indonesia, namun kini banyak netizen yang mendukung tindakannya yang mengupas para pejabat tersebut.
Istana Kepresidenan telah mengkonfirmasi bahwa tidak ada data yang diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan,"Tidak ada data tentang isi surat yang diretas”
Menko Polhukam Mahfud Md juga tidak memungkiri adanya sejumlah informasi milik negara yang telah diretas oleh Bjorka. Meski demikian, beliau tidak keberatan, karena itu bukan informasi rahasia.
"Saya yakin peretasan itu terjadi, tapi itu bukan rahasia negara," kata Mahfud dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam Jakarta, pada hari Senin 12/09/2022.
Selanjutnya, Mahfud Md mengatakan bahwa laporan peretasan tersebut diperolehnya dari Badan Siber Sandi Negara dan Deputi VIII Kemenko Polhukam. Dia berpendapat, data yang diretas merupakan dokumen bersifat terbuka dan konvensional.
0 Komentar